Sinopsis Buku Sawit : Merajut Indonesia dari Tanah Papua: Tata Kelola Pendidikan dan Kesehatan di Papua

Tata kelola pemerintah daerah Papua dipandang bermasalah dari segi transparansi dan akuntabilitas; efisiensi, efektivitas, serta penegakan hukum. Hal tersebut disebabkan oleh lemahnya para petinggi pemerintahan dan birokrasi daerah dalam mengelola anggaran negara, serta kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Seperti yang telah dianalisis dalam buku Papua Road Map (LIPI, 2009) menjelaskan bahwa adanya perbedaan pemahaman antara kondisi riil dan kebutuhan dasar masyarakat Papua dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menghambat proses memajukan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan di Papua. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah menjadi salah satu prioritas program untuk mempercepat pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur (serta digitalisasi) di seluruh Papua. Pembangunan tersebut dapat optimal apabila para pimpinan daerah, sebagai pondasi utama, dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih sesuai dengan sasaran pembangunan di setiap sektor. Konflik di Papua yang tidak statis, dipengaruhi oleh adanya kepentingan aktor yang semakin banyak dengan multi kepentingan (politik dan ekonomi). Dengan konflik dan pembangunan Papua yang saling mempengaruhi, maka problematika tata kelola pemerintahan di Papua juga berkaitan dengan bagaimana proses perbaikan tata kelola global dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi di Papua.

Konflik yang terus berkepanjangan di Papua ini sangat mengganggu sektor pendidikan karena menimbulkan ketakutan dan ketidakamanan pada masyarakat, baik siswa maupun guru. Hal ini pun menyulitkan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berkualitas di Papua. Menurut Afriansyah (2023), sebagian besar daerah yang angka OAP-nya tinggi cenderung memiliki tingkat melek huruf yang rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya persoalan struktural dan tantangan sosial kultural. Dalam dua puluh terakhir, sebagian besar wilayah Papua masih sulit terjangkau karena belum terhubung oleh infrastruktur jalan, jembatan, dan transportasi lain yang maksimal untuk mendukung mobilitas manusia secara berkala, mudah, dan terjangkau harganya. Selain itu, adanya masalah terkait ketersediaan tenaga pengajar dengan kapasitas pengetahuan dan pengajaran yang diperlukan di setiap daerah. Ditambah dengan metode pengajaran yang tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat lokal sulit dijadikan dasar membuat generalisasi bahwa SDM Papua memiliki tingkat kecerdasan yang rendah.

Sektor kesehatan di Papua juga memiliki akar permasalahan dan kendala yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat Papua. Lekatnya adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Papua yang membuat mereka enggan ke Puskesmas menjadi salah satu alasan kurang berkembangnya akses terhadap layanan kesehatan di Papua yang ditambah dengan masyarakat tersebar dengan bermukim di dataran tinggi, dataran rendah atau lembah yang minim akses ke fasilitas kesehatan. Oleh karena itu pula, fasilitas yang dimiliki oleh Puskesmas yang ada di daerah juga kurang memadai karena adanya hambatan logistik karena letaknya yang berada jauh dari kota besar.Pemerintah daerah pun tidak memberikan edukasi terkait pola hidup sehat, serta adanya faktor keterbatasan ekonomi yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat Papua yang menderita malnutrisi, dan berbagai penyakit lainnya yang menjadi ancaman serius bagi masyarakat Papua.

Selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pengembangan dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia menjadi prioritas karena dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, maka perekonomian lokal dan taraf hidup masyarakat juga akan meningkat, termasuk mereka yang berada di wilayah terpencil. Beberapa proyek infrastruktur di Papua telah dibangun dan dapat digunakan, seperti Trans-Papua pada 2018, elektrifikasi pada 2019, dan pembangunan tol laut (Mongabay.co.id, 2017). Sehingga Presiden mengatakan bahwa perekonomian Papua akan tumbuh menjadi lebih pesat dan distribusi logistik untuk barang serta mobilitas masyarakat pun meningkat.

Dalam menangani isu Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui analisis tata kelola pemerintahan yang baik dan berfokus pada empat sektor prioritas Otonomi Khusus di Tanah Papua, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur fisik serta digital. Buku “Merajut Indonesia dari Tanah Papua: Tata Kelola Pendidikan dan Kesehatan di Papua” ini memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Republik Indonesia dengan bersumber pada puluhan focused group discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kedeputian Pengkajian Strategis Lemhannas. Buku ini berperan untuk menyatukan cara pandang para pemerhati isu Papua untuk secara bersama mencari solusi bagi perdamaian dan pembangunan Tanah Papua yang bersifat permanen agar terwujudnya program pembangunan yang terpadu.